TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menegaskan tetap berada dalam koalisi merah-putih pendukung Prabowo-Hatta. Ketua DPP PPP Dimyati Natakusumah mengatakan pihaknya belum terpikir untuk bergabung dalam koalisi Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Tidak boleh belok kiri-kanan, kalau di rapat tetap koalisi merah-putih," kata Dimyati di Gedung DPR, Jakarta, Senin (18/8/2014).

Dimyati mengingatkan keputusan itu bisa berubah tergantung keputusan Muktamar PPP. "Forum Muktamar tertinggi, itu yang bisa mengubahnya," katanya.

Ia mengatakan muktamar bisa digelar tahun 2014 atau 2015. Namun, Dimyati mengatakan pelaksanaan Muktamar di tahun 2014 tidak bisa digelar sebelum 20 Oktober 2014.

"Sekarang masih pemerintahan SBY-Boediono. Nanti setelah pelantikan. Kalau DPW mendesak jangan menyalahi AD/ART," imbuhnya.

Sebelumnya, sejumlah kader senior Partai Persatuan Pembangunan (PPP), mendesak agar Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berlambang Ka'bah itu segera menggelar Mukhtamar bulan Agustus ini, seperti yang diamanatkan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP pada 23 - 24 April lalu.

Ketua Forum Peduli PPP sekligus anggota Majelis Syariah DPP PPP, Muhammad Rodja, kepada wartawan di kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/7/2014), menyebutkan bahwa Ketua Umum DPP PPP, Suryadharma Ali (SDA) tidak bisa menghiraukan Mukhtamar yang seharusnya digelar tahun ini, dengan hanya mengkordinasikan sejumlah pimpinan partai.

"Kami sebagai senior merasa prihatin partai tidak menggelar Mukhtamar. Hal ini adalah bentuk pelanggaran partai, karena tidak menaati amanat Mukernas," katanya.