TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden terpilih Joko Widodo mengatakan dirinya memiliki cara lain untuk mengembangkan proyek tol laut tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Tol laut itu kalau APBN ada bisa saja. Buat deep sea port-nya, pelabuhan dalamnya bisa dari APBN. Tapi kalau tidak ada APBN ya kami berikan ke investor," ujar Joko Widodo atau sapaan akrabnya Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Rabu (20/8/2014).

Gubernur DKI Jakarta ini mencontohkan rencana pembangunan pelabuhan laut dalam di kawasan Marunda, Jakarta Utara, dengan investornya yaitu PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN).

"Itu seperti kemarin contoh yang kami lakukan dengan KBN di Marunda," tutur mantan Walikota Surakarta ini.

Seperti diberitakan sebelumnya, pada Kamis (14/8/2014), Pemprov DKI Jakarta melakukan kerjasama dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengenai pengembangan dan pembangunan coastal shipping atau distribusi barang menggunakan kapal di Provinsi DKI Jakarta.

Kerjasama yang dilakukan itu dilatarbelakangi adanya keterlambatan distribusi barang lantaran kapasitas pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara yang terbatas.

"Manajemen distribusi logistik perlu diperbaiki karena cost transport lebih murah. caranya bangun coastal shipping," ujar Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau sapaan akrabnya Jokowi di Balai Agung, kompleks Balai Kota, Jakarta.

Sementara, Direktur Utama PT KBN, Sattar Taba mengungkapkan pembangunan coastal shipping ini berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator Perekonomian, yang menunjuk KBN untuk membangun dermaga umum dan dermaga yang melayani distribusi logistik.

"KBN ditunjuk bangun dermaga umum dan dermaga yang melayani kapal Roro dari Jakarta ke Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera dan seluruh kawasan timur. Selain daripada itu melihat dermaga Tanjung Priok memiliki dweling time tinggi sering terjadi kemacetan," kata Sattar.