TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua forum penyelamat Partai Persatuan Pembangunan (PPP), KH Muhamad Rodja mengatakan kepemimpinan Suryadharma Ali tidak sah. Pasalnya dalam Musyawarah Kerja Nasional PPP di Cisarua Bogor telah disebutkan bahwa Muktamar diselenggarakan satu bulan setelah Pemilihan Presiden.

"Pilpres sudah terjadi sembilan Juli, satu bulan ke depan berarti 9 Agustus harus muktamar, sekarang sudah tanggal 22 secara hukum kepengurusan DPP sudah kadaluarsa sudah tidak punya kekuatan hukum," ujar Rodja dalam jumpa pers di Warung Daun, Cikini, Jakarta, (22/8/2014).

Sehingga menurut Rodja semua keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP tidak sah karena tidak memiliki aspek legal.

"Semua produk yang dikeluarkan SDA batal demi hukum, tidak sah karena sudah lewat masa berlakunya. Partai ini pada saat ini menjadi vakum," ujar Rodja.

Dengan kondisi seperti itu Rodja mengatakan bahwa kepengurusan yang sah berada ditangan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) serta Dewan Pimpinan Cabang (DPC).

"DPP yang sah adalah DPW dan DPC karena SK mereka masih efektif sah. Oleh karena itu kami sebagai senior menyarankan segera mengambil langkah penyeleamatan partai, salah satu caranya mendemisionerkan kepengurusan DPP dan itu sah".