TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Poros Maritim yang menjadi salah satu program unggulan Presiden terpilih Joko Widodo harus direspon dengan sungguh-sungguh. Laut kita sangat kaya dan bisa menambah pendapatan negara sampai 7 kali lipat dari APBN 2015 yang tembus Rp 2.019,9 triliun.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI terpilih periode 2014-2019 Nono Sampono menyatakan siap mendukung program ‘Poros Maritim’ yang digagas Presiden Jokowi.

Menurut purnawirawan jenderal bintang tiga (marinir) ini, hal itu sebagai langkah baru untuk mengubah paradigma ekonomi Indonesia dari darat ke laut. Apalagi kejayaan Indonesia di dunia laut sudah dicontohkan oleh pendahulu nenek moyang bangsa ini.

“Harus kita sadari perjalanan ekonomi Asia-Pasifik sebesar 70 persen melalui Indonesia. Karena itu dibutuhkan UU tersendiri yang menjadi satu kesatuan. Tidak seperti sekarang ini di mana bicara laut harus berurusan dengan imigrasi, kepolisian, bea cukai, dan lain-lain, sehingga tidak efektif,” ujar Nono Sampono pada wartawan di Jakarta, Sabtu (23/8/2014).

Nono yang juga mantan Komandan Paspampres mengatakan, ke depan harus ada komitmen dan langkah nyata serta konsistensi agar DPD RI, DPR RI dan pemerintah RI bisa menjalankan RUU Kelautan dengan berperan nyata.

“Kalau tidak salah sekarang ini yang berhubungan dengan laut ada sekitar 13 UU. Karena itu ke depan harus menjadi satu, agar lebih efektif dan efisien,” ujarnya.

Menurut Nono, RUU Kelautan akan sejalan dengan RUU Provinsi Kepulauan untuk memperhitungkan dengan benar akan komitmen Negara ini dalam membangun daerah. Termasuk anggaran yang diberikan ke daerah.

“Anggaran Provinsi Maluku saja sama dengan Kabupaten Malang. Itu semata karena dihitung dari jumlah penduduknya. Padahal, ketertinggalan dan kemiskinannya jauh lebih tinggi, maka perlu perhatian khusus,” kata Nono Sampono, mantan Gubernur AAL ini.