TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil presiden terpilih, Jusuf Kalla (JK), mengaku tidak khawatir dengan aksi Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie atau Ical, yang mengumpulkan dukungan dari para ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) 1 Golkar.

Kepada wartawan di kantor Palang Merah Indonesia (PMI) pusat, Jalan Gatot Subroto, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (26/5/2014), JK yang juga mantan ketua umum Golkar ini mengatakan pertemuan yang berlangsung di kediaman Ical di Jalan Mangun Sarkoro, Menteng, Jakarta Pusat kemarin itu, adalah hak Ical untuk menyelenggarakan.

"Masing-masing orang punya hak, silahkan saja," kata JK.

Dalam pertemuan di kediaman Ical itu hanya sekitar 30 DPD yang memenuhi undangan, dan di antara 30 yang hadir hanya 27 di antaranya yang merupakan Ketua DPD, sedangkan sisanya hanya perwakilan.

Di pertemuan tersebut ditetapkan bahwa Musyawarah Nasional (Munas) IX Partai Golkar akan digelar pada 2015 mendatang, dan Partai Golkar harus setia pada Koalisi Merah Putih.

Selain itu Partai Golkar juga direncanakan akan beroposisi melawan pemerintahan, padahal partai tersebut sempat dipimpin JK pada 2004 - 2009 lalu. Namun JK mengaku tidak mempermasalahkan hal itu.

Kalaupun Partai Golkar memutuskan tidak bergabung dalam pemerintahan, JK masih yakin program-program pemerintah tidak akan dijegal, dan tidak seluruh program pemerintah harus dipaparkan di parlemen.

Ia juga mengatakan bahwa masih tersedia peluang yang luas bagi pemerintah yang akan datang untuk merangkul parlemen, dalam meluluskan program-program untuk membangun negeri ini.

"Ya mari sama-sama, walau lambat, tidak apa-apa," tandasnya.