TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR, Sadar Subagyo menyayangkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang merekomendasikan 25 nama dari 67 calon anggota BPK ke DPR. Padahal banyak juga calon berpotensi yang tidak masuk rekomendasi DPD.

Dia menilai rekomendasi DPD tersebut sangat politis dan mengabaikan basis kompetensi calon.

"Rekomendasi itu, ada incumbent, ada juga 2 anggota DPD dan ada 2 anggota DPR Komisi XI, tapi parameternya nggak jelas. Ini sekedar menjaga kesimbangan politik saja," ujar Anggota Komisi XI DPR, Sadar Subagyo di Jakarta, Rabu (27/8/2014).

Menurutnya, calon anggota BPK yang dibutuhkan harus paham soal audit Business Process Re-engineering (BPR/Rekayasa ulang proses bisnis). Sayangnya dari 25 nama yang direkomendasikan tidak ada satu pun yang memiliki pengalaman yang memadai dalam melakukan Business Process Re-engineering.

"Ketika melakukan penilaian kandidat, DPD tidak melihat kebutuhan BPK. Tidak melihat rencana strategis BPK,"katanya.

Dia juga menilai rekomendari DPD ini sekedar menjaga keseimbangan politik dengan mengabaikan kebutuhan mendasar BPK saat ini. "Kalau penilaiannya fair, sebenarnya tidak hanya 25 orang yang layak direkomendasi DPD, tetapi lebih dari itu. Apalagi yang mendapat nilai 4 keatas banyak," paparnya.

Dia menjelaskan, kriteria penilaian yang ditetapkan, kompetensi (pendidikan dan pengalaman), dan kecocokan (integritas dan kepemimpinan) adalah format penilaian yang sangat komprehensif dan sebaiknya dilakukan oleh para pakar yang profesional di bidang psikologi terapan dengan asesmen yang mendalam, bukan hanya mendasari pada riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan dan paparan yang hanya 10 menit dan tanya jawab 10 menit.

"Ada seseorang yang kepemimpinannya dinilai rendah, Padahal orang tersebut berhasil mendirikan perusahaan dari nol dan sekarang menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia, mosok kadar kepemimpinannya tidak tinggi" katanya.