TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) bertemu di Bali kemarin, Rabu (27/8/2014). Pada pertemuan tersebut dibahas soal transisi pemerintahan antara SBY - Boediono ke Jokowi - Jusuf Kalla (JK), dan SBY pun mempersilahkan tim Jokowi berkordinasi dengan jajarannya.

Dalam pertemuan tersebut JK yang pernah menemani SBY pada 2004 - 2009 lalu sebagai Wakil Presiden tidak ikut. Selama Jokowi berada di Bali mantan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar itu hanya bersantai di kediamannya di Jalan Brawijaya nomor 6, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Kepada wartawan di Rumah Transisi, di Jalan Situbondo nomor 10, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/8/2014), mengatakan ia bukannya tidak diajak pertemuan tersebut, namun memang pertemuan itu adalah kewenangan Presiden terpilih dan Presiden yang masih berwenang.

"Memang itu urusan calon presiden dan presiden. Pertemuannya empat mata, kalau saya ada jadi enam mata," kata JK dengan nada bercanda.

Dalam pertemuan tersebut Jokowi dan SBY juga membahas soal Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Pembahasan tersebut jadi penting karena dalam penyusunannya SBY sama sekali tidak berkordinasi dengan Jokowi, padahal sebagian besar dana yang dianggarkan akan digunakan untuk membiayai pemerintahan Jokowi - JK.

Hal itu dikarenakan pascakeputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 23 Juli lalu yang menyatakan Jokowi - JK pemenang pemilihan presiden (pilpres), pasangan Prabowo Subianto - Hatta Rajasa mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

SBY tetap mengumumkan APBN 2015 pada 15 Agustus lalu dalam pidato kenegaraannya di gedung DPR. Antara Jokowi dengan SBY baru bisa berkomunikasi secara resmi pascakeputusan MK yang mengkandaskan gugatan Prabowo - Hatta pada 20 Agustus lalu. Di Bali juga dibahas soal RAPBNP, yang bertujuan untuk menyelipkan program-program Jokowi - JK dalam anggaran.