Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat Patutie/Adiatmaputra Fajar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden terpilih harus hati-hati bersikap, termasuk dalam rencana menaikkan harga bahan bakar minyak.

Jika salah melangkah, ia akan terperangkap jebakan batman. Bukan hanya satu melainkan dua jebakan, pertama jebakan presiden berkuasa Susilo Bambang Yudhyono, satu lagi dari wakil presiden terpilih, Jusuf Kalla.

Nasihat ini disampaikan Rizal Ramli, Menko Perekonomian era pemerintahan Abdurrahman Wahid saat berbincang dengan wartawan di kediamanyannya, di Jalan Bangka, Jakarta Selatan, Sabtu (30/8).

Jebakan dari sisi presiden berkuasa, kata dia, antara lain dibuat berupa Undang-undang dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Perubahan) 2014. Dalam APBNP, soal alokasi bahan bakar bersubsidi misalnya dibatasai hanya 46 juta kiloliter untuk tahun 2014. Tidak masuk akal, jatah ini justru turun dari APBN sebelumnya kuota BBM bersubsidi 48 juta. Pemangkasan dilakukan dengan dalih menekan pagu anggaran subsidi agar tak melonjak dari Rp 246,5 triliun.

"Jadi kalau Jokowi menjadi presdien, dia tidak bisa membongkar apa yang direncanakan SBY dalam APBN, dia sudah tidak bisa begerak. Dia sudah tidak bisa ngapa-ngapain karena dia sudah terperangkap jebakan batman SBY," kata Rizal, mantan Kepala Bulog.

Demikian juga Anggaran Pendapatan Pembelanjalan Negara (APBN) 2015 yang disusun  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Menteri Keuangan diduga banyak jebakan batmannya. Tidak ada terobosan, tidak ada inisiatifnya untuk menaikkan pendapatan negara. Apalagi pada pemerintahan SBY, terjadi defisit anggaran.

Dengan demikian, kata Rizal mengusulkan, jika presiden terpilih Joko Widodo tak dapat mengotak-atik apa yang sudah di rencanakan SBY tersebut. Jika tidak, Jokowi tak lagi dapat leluasa perhal mengelolah anggaran dalam pemerintahannya mendatang.

"Banyak jebakan baik dari SBY, menteri keuangan, dan dari orang sekitar jokowi. Dari dua sisi menjebak (Jokowi)," ungkap Rizal.

Menurutnya jebakan batman juga berasal dari orang-orang di sekitar Jokowi, yakni yang turut mendorong Jokowi untuk menaikan harga BBM semaksimal mungkin. Termasuk dari Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla.

Jebakan itu bisa berupa politik kekuasaan. Andai Jokowi memenuhi permintaan menaikkan harga BBM, kemudian secara politik terjadi gejolak, sangat mungkin dia jatuh. "Kalau Jokowi jatuh, siapa yang naik? Pasti JK, bukan?" ujarnya.

Kekhawatiran Rizal beralasan karena partai politik di DPR terutama dari barisan Koalisi Merah Putih yang komposisinya dominan di DPR. Parpol Koalisi Merah Putih adalah parpol yang mengusung Prabowo - Hatta pada Pilpres 2014, yakni Gerindra, Golkar, PPP, PKS,  PAN dan Gerindra. Komposisi Koalisi Merah Putih, termasuk dengan Partai Demokrat yang pada Pilpres menyatakan netral, terdiri atas Gerindra (73 kursi), Golkar (91), Partai Demokrat (61), PAN (49), PKS (40), dan PPP (39). Total kursi koalisi ini berjumlah 353 kursi, atau 63 persen kursi DPR.

Koalisi ini berhadap dengan koalisi pro-Jokowi, terdiri atas PDIP (109 kursi), PKB (47), NasDem (35), dan Hanura (16). Total kursi koalisi ini berjumlah 207, atau 37 persen kursi DPR.
Menurut Rizal, persoalan persoalan BBM ini bukan hanya persoalan berani atau tidak mengambil keputusan. Menurutnya bila Jokowi tidak berhati-hati mengambil langkah terkait mengelolah soal harga BBM. Maka Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP) justru akan terbawa-bawa nantinya. "PDIP akan kena getahnya," kata dia.

Sebelumya diberitakan, Jokowi menyatakan menaikkan harga BBM bersubsidi meskipun kebijakan tersebut dianggap tidak populer. Bagi Jokowi yang terpenting bukan masalah popularitas, tapi kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi itu disertai pengalihan anggaran untuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pupuk, benih, pestisida untuk petani, kemudian mesin kapal dan solar untuk nelayan.
Adapun JK berpendapat, kenaikan harga BBM seharusnya sudah dilakukan karena kelangkaan BBM sudah menjalar ke mana-mana. Dia bahkan setuju, andai saat ini juga harga BBM dinaikkan.