KPK Nilai TNI Belum Transparan

Tayang: Minggu, 31 Agustus 2014 12:32 WIB

Penulis: Edwin Firdaus

Editor: Rendy Sadikin

Baca Selanjutnya: Terungkap 22 Mobil Mewah Ariyanto Bakri dan Marcella Santoso, Ada Ferrari Hingga Porsche

✖

Warta Kota/henry lopulalan/henry lopulalan

KARTEL RASKIN - Pimpinan KPK Busyro Muqoddas dalam jumpa pres selesai pemaparan hasil kajian bersama dengan lembaga-lembaga negara soal Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah atau yang dikenal dengan program Raskin di gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (3/4). KPK menemukan kartel dan penyimpangan penyaluran raskin. (Warta Kota/henry lopulalan)

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas menilai Tentara Nasional Indonesia (TNI) belum transparan dalam sejumlah pengadaan.

Seharusnya, terang dia, TNI harus lebih membuka diri dalam upaya membenahi diri. "Masih perlu ditransparansikan, banyak hal yang masih perlu (ditransparansikan)," kata Busyro, Minggu (31/8/2014).

Menurut Busyro, transparansi di tubuh TNI tak bisa berjalan sendiri. Busyro menerangkan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, dan DPR, harus seirama dalam membuat TNI transparan dalam pengadaan. "Iya, harus itu," ujarnya.

Jika masih susah, lanjut dia, KPK bisa membantu TNI untuk transparan dalam pengelolaan anggaran dan pengadaan. "Karena KPK juga punya kewenangan untuk men-trigger, dan fungsi trigger mechanism itu bisa masuk ke aspek pencegahan," imbuhnya.