TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keberadaan Rumah Transisi untuk membantu memberi masukan dalam menyusun program kerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla terus menuai kontroversi. Indonesian Corruption Watch (ICW) mengusulkan adanya perbaikan dalam sisi akuntabilitas terutama dalam segi pendanaan rumah transisi.

Transparansi ini diperlukan untuk membangun tradisi kebudayaan bagi pemerintahan Jokowi-JK dengan dimulai melaporkan pendanaan kepada masyarakat.

"Transparansi ini diperlukan untuk menjauhkan mereka untuk tidak didikte oleh pemodal,"ujar Koordinator Badan Pekerja, ICW, Ade Irawan di Kantor WALHI, Jakarta Selatan, Selasa (2/9/2014) siang.

Ade menuturkan akuntabilitas pendanaan rumah belum tersentuh untuk disampaikan oleh tim transisi. Transparansi pendanaan ini dibutuhkan karena rumah transisi mengoperasikan sebuah tim yang cukup besar tentunya memerlukan dana yang tidak sedikit pula.

Selama ini, Ade menganggap keberadaan rumah transisi terbuka kepada publik masih mengenai program kerja yang telah dibentuk oleh kelompok kerja (Pokja) transisi.

"Kami harap tim transisi mengungkap anggaran berasal darimana dan digunakan untuk apa saja, ini penting untuk membuka keterbukaan tradisi yang lain,"jelas Ade.