TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice Riza Damanik meminta presiden terpilih Joko Widodo, dapat memberantas memberantas mafia perikanan yang saat ini banyak beroperasi di laut Indonesia.

Menurut Riza, jika Jokowi sapaan akrab Joko Widodo mampu menghilangkan mafia tersebut, maka pemerintah ke depan akan mendapatkan dana ratusan triliun dari sektor perikanan, membuka lapangan pekerjaan, bahkan dapat menyelamatkan ribuan kuota bahan bakar minyak bersubsidi.

"Dalam kajian kami, adanya mafia perikanan membuat negara kita kehilangan ratusan triliun, kehilangan 10 juta lapangan kerja, dan 100 ribu hingga 250 ribu kilo liter BBM bersubsidi," ujar Riza dalam diskusi Pilih Berantas Mafia Sumber Daya Alam atau Naikkan BBM di salah satu restoran di Jalan Soepomo, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (3/9/2014).

Mengacu data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kata Riza, sebanyak 10 persen dari kuota BBM bersubsidi untuk nelayan digunakan oleh mafia perikanan yang menggunakan kapal berbendera Indonesia, namun anak buah kapal(ABK) di kapal tersebut merupakan warga negara asing seperti Hongkong, Malaysia, Vietnam, dan Thaiwan.

"BBM bersubsidi banyak digunakan mereka (mafia perikanan), membuat nelayan kita tidak melaut dalam beberapa minggu ke belakang. Pemerintah justru memberikan BBM bersubsi ke mereka," cetusnya.

Riza pun menuturkan, praktik-praktik mafia perikanan tersebut banyak terjadi di Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Maluku, Sumatera Utara dan Kalimantan Barat. Dengan begitu, pemerintahan baru nanti, perlu memfokuskan pemeriksaan di wilayah tersebut.

"Kalau ini terbongkar, akan meluas. Akan kelihatan, aparat keamanan yang maen mata dengan mereka (mafia perikanan), partai politik yang berperan, dan pejabat negara yang melindunginya," ujar Riza.