TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Program Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang dilakukan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) terendus ada penyimpangan.

Disinyalir, agenda tersebut patut dicurigai terjadi politisisasi pemanfaatan program Kemenpera untuk kader PPP. Dikhawatirkan penerima program rusunawa justru banyak dari kader PPP.

"Politisasi anggaran rawan diarahkan ke kelompok politik mereka saja. Ini tidak boleh dibiarkan, maka kami mendorong agar realisasi program kemenpera diaudit," kata Peneliti Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam dalam pernyataannya, Senin(8/9/2014).

Roy prihatin akibat adanya penyimpangan tersebut banyak masyarakat yang seharusnya menerima Rusunawa menjadi tidak dapat.

Seharusnya, Kemenpera memenuhi kebutuhan tersebut secara merata dan tidak hanya memberikan porsi kepada PPP.

"Kalau ternyata dalam sosialisasi program yang datang didominasi pengurus PPP, sulit untuk menolak anggapan adanya politisasi anggaran," ujarnya.

Roy juga mengkritik adanya pengarahan terkait penerbitan SK untuk program 2015. Padahal, sebentar lagi akan terjadi pergantian menteri.

"Ini juga yang membuat kita curiga, kenapa program 2015 sudah mau dikeluarkan SK tahun ini?" kata Roy.

Sejauh ini, Kemenpera sudah dua kali melakukan sosialisasi penerbitan SK untuk program 2015, yakni di Hotel Sari Pan Pasific (22-23/9) dan di Hotel Sultan (5-6/9). Ironisnya peserta dalam dua perhelatan tersebut mayoritas kader PPP.