Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Ahmad Farham Hamid mendukung pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Menurutnya mensubsidi orang lebih baik dibandingkan mensubsidi barang.

"Siapa pun pemerintahan terdahulu atau akan datang, tidak melakukan subsidi kepada barang tapi orang. Kalau subsidi barang, orang yang menggunakan barang lebih banyak dapat subsidi," kata Farhan dalam diskusi 'Dampak Sosial, Ekonomi dan Politik dari Kenaikan BBM" di Gedung MPR, Jakarta, Senin (8/9/2014).

Farhan menuturkan pemerintah dapat mengurangi subsidi BBM secara bertahap. Hingga akhirnya pemerintah tidak lagi memberikan subsidi terhadap BBM. Misalnya tahap pertama DKI Jakarta, lalu diikuti Jawa Barat dan Jawa Timur selama dua tahun. Tahun ketiga bisa hilang.

Bila subsidi BBM dihilangkan, Farhan mengatakan pemerintah dapat menghemat anggaran sebesar Rp 300 triliun. Dana tersebut dapat disalurkan untuk bantuan kepada orang yang tepat dan telah diindentifikasi. "Dugaan saya dari Rp 300 triliun, tak sampai Rp 50 Triliun untuk orang," imbuhnya.

Sisa dana dapat digunakan untuk membuat penyulingan minyak sehingga tidak bergantung lagi pada impor BBM. Lalu Presiden terpilih Jokowi dapat membangun tranportasi massal seperti Trans Papua, Sulawesi lalu Kalimantan dan Sumatera. "Kementerian PU tak jadi Kementerian Perbaikan Jalan Pantura," katanya.

Dalam kesempatan itu, Farhan juga tidak setuju bila BBM dinaikkan pada saat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. "Biarlah SBY sampai 20 Oktober 2014, beliau tenang meninggalkan istana. Presiden baru yang memutuskan," ungkapnya.