TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto yang diusung Partai Amanat Nasional (PAN) mengungkapkan, persoalan RUU Pilkada yang saat ini sedang dibahas di DPR RI menimbulkan sikap pro dan kontrak di dalam partai berlambang matahari putih tersebut.

"Di milis PAN (grup diskusi di internet melalui email) itu ramai lah perdebatannya. Banyak pro dan kontra. Banyak yang setuju Pilkada tidak langsung dan ada juga yang setuju Pilkada tetap langsung," kata Bima di acara pertemuan pertemuan Apkasi dan Apeksi tolak RUU Pilkada di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (11/9/2014).

Namun, Bima mengaku tidak dapat mengukur berapa persen yang mendukung dan tidak mendukung RUU Pilkada di internal PAN sendiri. Menurutnya, PAN yang mendukung kepala daerah dipilih melalui DPRD merupakan perubahan sikap dari awal komitmennya.

"Seingat saya dulu PAN punya sikap tetap Pilkada langsung, jadi ini ada perubahan sikap," katanya.

Lebih jauh Bima mengatakan, sikap menolak Pilkada melalui DPRD juga diutarakan oleh Bupati Bojonegoro Suryoto yang juga diusung PAN. "Kang Yoto juga sependapat dengan saya," ucapnya.

Saat ini, RUU Pilkada sedang menjadi pembahasan DPR RI, dimana isi RUU tersebut mengubah Pilkada secara langsung menjadi tidak langsung yakni melalui DPRD.