TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - RUU Pilkada menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Partai Gerindra masih bersikap Pilkada dikembalikan melalui DPRD.

"Sebagian orang berpandangan bahwa pemilihan melalui DPRD adalah kemunduran demokrasi, dan di khawatirkan akan terjadi transaksional antara calon kepala daerah dengan anggota DPRD," kata Anggota DPR terpilih Fraksi Gerindra 2014-2019 Haerul Saleh dalam keterangannya, Kamis (11/9/2014).

Haerul mengajak semua pihak membandingkan dengan pemilihan langsung di mana terjadi politik transaksional. "Seringkali pemilihan kepala daerah dimenangkan oleh orang-orang yang berduit, dengan cara melakukan tranksaksi kepada masyarakat," kata Haerul.

Tidak hanya masyarakat, katanya, tetapi mulai dari petugas PPS,PPK,KPU dan Panwas disogok demi memperoleh kemenangan.

"Pantas saja jika kita tidak melihat kemajuan daerah. Mana mungkin kita menemukan pemimpin daerah yang berkualitas dan punya kompetensi yang memadai jika mereka yang menjadi kepala daerah hanya karena pengaruh uang dan popularitas," ujarnya.

Apalagi diantara 524 kepala daerah 318 tersangkut kasus korupsi hingga per Januari 2014.

"Bagaimana mereka tidak korupsi jika harus mengembalikan kost yang begitu besar selama pilkada," tuturnya.

Sehingga, kata Haerul, hampir dipastikan kepala daerah tidak akan mengurus rakyatnya karena lebih banyak dipusingkan mengembalikan dana kampanye beserta mengakomodir para tim sukses.

"Jika kekwatiran sebagian teman-teman bahwa pemilihan kepala daerah melalui DPR adalah langkah mundur demokrasi, bukankah the founding fathers kita telah memikirkan semua itu, Jadi tidak benar bahwa pemilihan melalui DPRD mencederai demokrasi," ujarnya.