Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eri Komar Sinaga

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu), Nasrullah, menilai pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat adalah investasi demokrasi Indonesia yang sangat berharga.

Akan menjadi sia-sia jika pilkada langsung yang sudah berjalan sekian lama pascareformasi ini dikembalikan menjadi urusan DPRD seperti sedang dibahas dalam RUU Pilkada yang rencananya akan segera disahkan DPR RI bulan ini.

"Amat sia-sia investasi demokrasi yang kita bangun secara bersama-sama itu terciderai akibat ulah tertentu dan itu berimplikasi terhadap rakyat Indonesia," ujar Nasrullah kepada wartawan di Media Center Bawaslu, Jakarta, Jumat (12/9/2014).

Menurutnya, Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah pemilih pemilu langsung terbesar yakni mencapai 189 juta pemilih. Jika ini tak diakomodasi dalam pemilihan langsung, maka demokrasi akan berubah menjadi tirani seperti era Orde Baru.

"Orde Baru adalah perlakuan tirani sehingga demokrasi miskin. Salah satu ukuran negara demokrasi ada pemilu. Kepada siapa peruntukan pemilu? Cukup pada rakyat. Pada fase ini, pilpres, pileg dan pilkada kita sudah menempatkan rakyat dalam konteks penyelenggaraan pemilu," terangnya.