TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintahan mendatang di tangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla melalui pembentukan satuan tugas (satgas) mafia minyak dan gas, berniat akan berantas tindakan mafia di sektor migas.

Menanggapi hal tersebut pengamat Indonesia For Global Justice (IGJ) Salamudin Daeng menilai Jokowi tak bisa hanya membentuk mafia satgas. Menurut Daeng, Jokowi harus melakukan pendekatan sistemik dengan cara mengubah sistem.

"Di atas satgas itu, Jokowi harus melakukan pendekatan sistemik," ujar Daeng di diskusi "Perlukah Satgas Mafia Migas?" di Jakarta, Minggu (14/9/2014).

Daeng menjelaskan jika memakai sistem, negara yang akan mengendalikannya. Sedangkan dengan satgas mafia migas hanya mengatur secara birokrasi.

"Pelakunya sudah terlalu banyak, dan semakin tidak dapat dikendalikan serta carut marut," papar Daeng.

Daeng memaparkan sistem di pemerintah sebenarnya sudah ada. Namun jika diihat secara konstitusi, lembaga negara di sektor migas sebagai tulang punggung negara, belum bisa dijaga karena sistem yang hancur.

"SKK Migas atau BP migas tidak punya arah untuk beroperasi di hulu, dia tidak punya unit usaha," jelas Daeng.