Tribunnews.com, Jakarta - Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga Ketua Umum DPP Partai Demokrat, mengenai mekanisme pelaksanaan pemilihan kepala daerah menuai kritik dari barisan Koalisi Merah Putih. SBY menyatakan lebih condong mempertahankan pelaksanaan Pilkada secara langsung.  

Sekretaris Majelis Pakar Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Yani mengatakan, SBY selalu menyikapi persoalan yang menimbulkan pro kontra di saat-saat akhir. Menurut dia, sikap SBY selalu terpengaruh oleh tekanan publik yang dimunculkan atas nama rakyat.

"Politik Pak SBY kita tahulah, memang begitu. Dia (SBY) selalu tentukan sikap di saat-saat situasi akhir. Tekanan publik itu kan patut kita pertanyakan. Tekanan dari orang yang tidak jelas juga," kata Yani, di Kompleka Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/9/2014).

Yani mengatakan, DPR yang sudah lama bekerja merancang RUU Pilkada, tidak akan menyerah begitu saja pada tekanan-tekanan publik. Ia menekankan, akan ada upaya untuk mepertahankan argumen-argumen yang dianggap rasional untuk mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD.

Mengenai sikap Demokrat yang akan digiring oleh SBY untuk tetap pada pelaksanaan Pilkada langsung, menurut Yani, DPR akan melakukan lobi-lobi kepada fraksi-fraksi Demokrat.

"Politik itu dinamis. Kita akan komunikasikan itu lah dengan Demokrat. Masa kita selalu kalah dengan tekanan publik. Kalau begitu UU yang dirancang DPR kalah terus lah," kata Yani.

Saat ini, RUU Pilkada tengah dalam pembahasan di Panitia Kerja DPR. Mekanisme pemilihan kepala daerah salah satu isu yang menjadi sorotan. Sebelum Pilpres 2014, tak ada parpol yang ingin kepala daerah dipilih oleh DPRD. Namun, kini seluruh parpol koalisi Merah Putih, yakni Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Amanat Nasional termasuk Demokrat.

Pada Minggu (14/9/2014) malam, SBY, melalui video yang diunggah di Youtube, mengatakan, bahwa sikap Demokrat juga mendukung pelaksanaan Pilkada secara langsung.

"Partai Demokrat, saya pribadi melihat ada dua aspek penting yang mesti kita lihat secara jernih. Pertama begini, sistem pemilihan kepala daerah langsung ini sudah berjalan selama 10 tahun. Rakyat sudah terbiasa," kata SBY dalam sebuah wawancara di akun Suara Demokrat di youtube yang diunggah pada Minggu (14/09/2014) malam.

Tak hanya menilai rakyat sudah terbiasa dengan sistem pemilihan secara langsung untuk kepala daerahnya, SBY juga menilai ada benang merah antara pilkada langsung oleh rakyat dengan sistem presidensial yang tengah dijalankannya.