Tribunnews.com, Rembang - Ketua Majelis Syariah PPP Kiai Maimun Zubair menyesalkan terjadinya perpecahan di tubuh partainya untuk kedua kalinya.

"Perpecahan pertama sudah saya islahkan (damaikan), kini terjadi lagi dan lebih buruk dibandingkan sebelumnya," ujar Maimun, ditemui usai menerima kunjungan Suryadharma Ali di Rembang, Jawa Tengah, Minggu (15/9/2014), seperti dikutip Antara.

Dalam kunjungan itu, Suryadharma didampingi Djan Faridz yang merupakan Menteri Perumahan Rakyat.

Maimun mengatakan, permasalahan yang kembali muncul itu juga perlu diislahkan lagi. Namun, ia mengaku, memiliki pemikiran sendiri agar segera digelar muktamar. Hanya, kata dia, hal itu tidak mungkin karena sesuai AD/ART partai muktamar bisa digelar setelah pelantikan presiden.

"Tetapi ada yang menafsirkan muktamar tersebut digelar tahun 2015. Selain itu, ada juga yang beranggapan setelah presiden dilantik pagi hari siangnya sudah bisa digelar," ujarnya.

Menurut dia, harapan agar pelaksanaan muktamar dipercepat supaya di tubuh PPP tetap kondusif. Terkait dengan aksi saling pecat di PPP, kata dia, hal itu bisa sah atau tidak.

"Suryadharma dipilih lewat muktamar dan pemberhentiannya oleh muktamar pula," ujarnya.

Namun, lanjut dia, pemecatan terhadap Suryadharma juga dihadiri oleh semua pengurus DPP PPP.

"Terserah nanti legitimasinya. Siapa yang mendapat legitimasi baik dari forum cabang DPC atau majelis syariah," ujarnya.

"Pesan saya diadakan islah," tambah Maimun.

Sebelumnya, Suryadharma dipecat sebagai ketua umum. Setelah itu, Suryadharma mengeluarkan keputusan pemecatan terhadap sejumlah petinggi partari tersebut karena dianggap tidak menaati AD/ART parpol.

Aksi saling pecat di internal PPP bukan kali ini saja terjadi. Pada April lalu, mereka juga saling pecat terkait sikap Suryadharma yang mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Belakangan, mereka berdamai dan jabatan masing-masing dikembalikan seperti semula.