TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dr. Hanibal Hamidi dari Lembaga Kesehatan Masyarakat Nahdhatul Ulama (LKNU) mendorong pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk mewujudkan reformasi di bidang kesehatan.

"Permasalahan kesehatan seluruh rakyat harus dijamin oleh pemerintah dengan konsep Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sesuai Undang-Undang no. 24 tahun 2011,"ujar Hamidi di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (17/9/2014) siang.

Menurutnya pelayanan kesehatan tersebut harus ditanggani pemerintah secara baik. Apabila tidak ada layanan kesehatan seharusnya pemerintah memberikan ganti rugi.

"Kami menggagas revolusi kesehatan. Faktor dasar baik berupa air bersih, sanitasi dan gizi tapi kendalinya tidak ada oleh Kementerian Kesehatan," ujar Hamidi.

Revolusi kesehatan ini diharapkan berjalan di bawah pemerintahan Jokowi-JK dengan merombak sistim kesehatan secara total. Tujuannya posisi Kemenkes menjadi lebih jelas dari saat ini.

Satu permasalahan dibidang kesehatan yang harus diperhatikan pemerintah yaitu tentang angka kematian ibu dan bayi. Pemerintan diminta untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik sehingga angka kematian Hamidi mengatakan adanya lonjakan angka kematian ibu dan bayi bisa tentanggulangi. Satu langkah yabg harus diperhatikan yaitu terkait adanya BPJS.

"Memastikan tidak ada praktek transaksional terhadap pasien." kata Hamidi.