TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - International NGO Forum on Indonesian Devolopment (INFID) menyarankan pemerintah mendatang tetap memperhatikan anggaran pembangunan sosial selain di bidang infrastruktur.

"Orientasi terhadap pengembangan inftrastruktur juga harus diimbangi pengembangan manusia (belanja sosial) yang memadai agar menurunkan angka ketimpangan yang meningkat," ujar Direktur Eksekutif INFID, Sugeng Bahagijo, di Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Kamis (18/9/2014) siang.

Sugeng menuturkan, pengurangan ketimpangan ini sangat penting untuk mengurangi kemiskinan agar memangkas potensi ketidakpuasan pembangunan.

Beberapa progam pembangunan sosial yang dirancang Joko Widodo dan Jusuf Kalla bisa dijalankan untuk mengalihkan subsidi barang ke orang. Misalnya Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Sugeng menambahkan, anggaran belanja sosial harus ditingkatkan untuk membantu sarana pembangunan manusia yang stagnan. Terbukti, Indeks Pembangunan Manusia Menurun (IPM) Indonesia melorot dua tahun terakhir.