TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA --- Wakil Sekjen Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mahfud Sidiq, mengatakan Koalisi Merah Putih (KMP) hingga kini masih kompak mengusung Rancangan Undang--undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), yang rencanannya disahkan pada akhir bulan September ini.

Kepada wartawan di gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (17/9/2014), Mahfud mengatakan bahwa Pernyataan Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Amir Syamsudin, sudah menyatakan dukungannya untuk pilkada langsung, tidak sampai mengganggu kekompakan KMP.

"Sampai saat ini (semua) pimpinan fraksi (lain), termasuk Demokrat masih dengan pemilukada tidak langsung," katanya.

RUU Pilkada mengatur soal pemilihan Wali Kota dan Bupati melalui DPRD. Di parlemen pendukung pengesahan RUU tersebut adalah KMP yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), PKS, Partai Amant Nasional (PAN) dan Partai Golkar.

Suara KMP di parlemen jauh lebih banyak dari suara koalisi pendukung Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla. Jika RUU tersebut disahkan, maka kandidat yang didukung KMP dapat dipastikan menang. RUU tersebut ditolak oleh partai pengusung Jokowi - JK, antara lain adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai NasDem dan Partai Hanura.

Pekan lalu rekaman video Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat sekaligus Presiden RI, Susilo Bambang Yudoyono (SBY) yang mendukung pemilihan langsung , diunggah ke Youtube. Hal itu diikuti oleh sikap Amir yang juga menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM.

Namun demikian sikap SBY itu tidak sampai membuat Partai Demokrat mengubah sikapnya, begitu pun dengan pernyataan Amir Syamsudin. Mahfud lebih lanjut menjelaskan bahwa pihaknya tidak khawatir Partai Demokrat akan mengubah haluannya.

"Demokrat tetap bersama dengan Koalisi Merah Putih," tandasnya