TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA --- Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla (JK), mengaku bingung saat ditanya wartawan apakah jatah 16 kursi menteri di kabinet Joko Widodo (Jokowi) - JK untuk kader partai politik (parpol), dinilai terlalu banyak.

Kepada wartawan di sela-sela peluncuran buku Palang Merah Indonesia (PMI), di Senayan City, Jakarta Pusat, Kamis (18/9/2014), menyebutkan bahwa jatah 16 kursi untuk partai politik (parpol) di kabinetnya, masih lebih sedikit dibandingkan dengan jatah yang disediakan pemerintah Susilo Bambang Yudoyono (SBY), yang mencapai 20 kursi.

"Yang kita minta profesional juga, parpol juga banyak (kader) profesional. Bedanya dengan kalau murni tidak ada dukungan parpol, hanya kemampuannya yang dilihat," kata JK.

Kabinet Jokowi - JK direncanakan akan terdiri dari 34 kementerian, dengan diantaranya adalah 3 Menteri Kordinator (Menko). Baik Jokowi maupun JK belum mempublikasikan nama-nama kementerian itu, karena sebagian merupakan kementerian yang baru dibentuk dan namanya masih dalam pembahasan.

Dari 34 kursi yang tersedia 16 di antaranya disediakan untuk kader-kader parpol pendukung, sedangkan sisanya 18 kursi disediakan untuk para profesional yang namanya bukan berasal dari pengajuan parpol. JK juga mengingatkan bahwa dengan demikian bukan berarti para profesional yang dimaksud bukan merupakan kader parpol.

Lebij lanjut ia menjelaskan, bahwa untuk para kader parpol pendukung pun pihaknya tetap menerapkan standar yang tinggi.

Ia paham masih ada sebagian masyarakat yang antipati terhadap parpol, untuk menjawab keraguan terhadap kader parpol, JK mengaku akan memilih kader-kader parpol yang kriterianya memadai.

"Makanya (calon menteri dari) parpol tetap harus orang terbaik," tandasnya.