TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden terpilih Joko Widodo disarankan mengurangi kunjungan ke luar negeri. Anggaran untuk kegiatan tersebut ada baiknya dialihkan untuk mendorong petani agar hidupnya lebih sejahtera.

"Kunjungan ke luar negeri harus dikurangi. Itu bisa hemat hingga triliunan rupiah. Lebih baik kunjungan dalam negeri dimaksimalkan, tapi ke sentra-sentra produksi. Minimal ke luar negeri harus untuk (kepentingan) ekspor. Dan ini yang pergi diseleksi yang bahasa Inggrisnya," ujar Dirut PT Gendhis Multi Manis, Kamajaya, dalam pernyataannya yang diterima Tribunnews.com, Rabu(24/9/2014).

Menurut Kamajaya, saat ini petani di Indonesia sangat membutuhkan infrastruktur yang prima dan dapat menunjang produk mereka. Karena itulah pemerintah diharapkan memaksimalkan anggaran untuk hal tersebut, ketimbang harus sering berkunjung ke luar negeri.

"Program bansos harus dihapus semua. Lebih baik dananya untuk membangun infrastruktur. Yang paling parah saat ini irigasi sama jalan produksi," ujarnya.

Menurutnya, progam bantuan sosial kepada masyarakat selama ini jadi mainan kementerian dan partai politik. "Saya tidak mau nyerang partai tertentu. tapi siapapun kalau menyalurkannya lewat kementerian atau partai, bansos dipakai untuk kepentingan partai," kata Kamajaya.

Makanya keberadaan program bansos itu acapkali menjadi bahan keributan di tingkat masyarakat. Pasalnya, yang mendapatkan bantuan adalah konstituen dari yang menyalurkan.

"Kalau (dibangun) jalan dan saluran irigasi, apapun warna partainya (masyarakat) mau merah, kuning, putih, hijau, semua pakai. Kita bicara apa adanya. Itu dananya besar sekali, triliunan. Makanya harus hapus program bantuan yang berbentuk uang, bangun infrastuktur," tegasnya.