TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi Golkar Poempida Hidayatullah menilai adanya kebimbangan di tubuh anggota dewan terkait Rancangan Undang Undang Pilkada. Rapat Paripurna akan membahas RUU Pilkada pada 25 September 2014.

"Yang jelas saya melihat kebimbangan di teman-teman anggota dewan. Masalahnya banyak yang suara hatinya berbeda dengan fraksi masing-masing. Tinggal sekarang ini, masalahnya adalah berani atau tidak untuk tampil beda," kata Poempida ketika dikonfirmasi, Rabu (24/9/2014).

Anggota Komisi IX DPR itu yakin akan adanya kejutan pada saat Rapat Paripurna besok. "Nanti kalau saya beberkan operasi penggalangan akan tambah kencang," katanya.

Poempida mengatakan rapat paripurna RUU Pilkada menjadi ujian bagi agenda politik Koalisi Merah Putih (KMP). Apakah kemudian KMP dapat menggolkan RUU tersebut sesuai dengan keinginan mereka untuk menguasai mayoritas Pemerintahan Daerah dengan cara Pilkada melalui DPRD.

"Perhelatan pada Sidang Paripurna yang akan diagendakan pada 25 September mendatang ini nampaknya akan menjadi suatu pembicaraan yang alot. Ujung dari pengambilan keputusannya hampir dapat dipastikan melalui voting," tuturnya.

Apabila voting di sini berjalan dan kemudian KMP dikalahkan, kata Poempida, maka secara kasat mata soliditas KMP tinggal cerita saja. Namun lain halnya kalau melalui voting tersebut KMP menang dan berhasil menggolkan RUU tersebut sesuai dengan kehendak mereka.

"Tentu ini akan menjadi tantangan besar bagi Pemerintahan Jokowi-JK ke depan terutama di basis-basis daerah.
Walaupun hasil voting nanti tidak mudah untuk diperkirakan, saya mempunyai suatu analisis yang berbeda. Akan ada kejutan-kejutan yang menarik sehingga membuat hasil akhir dari voting tersebut menjadi di luar dugaan," jelasnya.

Pada akhirnya, tutur loyalis Jusuf Kalla (JK) itu, mayoritas rakyat Indonesia menginginkan Pilkada dilaksanakan secara langsung. Kepesertaan masyarakat dalam pemilihan akan menambah tinggi kualitas dan legitimasi demokrasi yang berjalan.

"Akan sangat sulit untuk berlawanan dengan keinginan rakyat. Karena di ujung semua ini kepentingan rakyat adalah segala-galanya di era demokratis seperti sekarang ini. Bagi mereka yang masih berpikir bahwa elite politik masih bisa memainkan permainan politik utk berbeda dengan rakyat maka sebenarnya mereka itu semua lupa akan kepentingan rakyat," jelasnya.