TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi Partai Demokrat, Gede Pasek Suardika, berencana interupsi saat pembacaan pandangan fraksi partainya terkait Rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) dalam sidang paripurna, Kamis (25/9/2014) sore nanti.

Namun, Pasek masih merahasiakan substansi dari interupsinya nanti. "Yang pasti saya sudah siapkan interupsi. Sudah saya siapkan di sini (sambil menunjuk draft RUU Pilkada)," kata Pasek di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (25/9/2014).

Pasek yang sempat bersinggungan dengan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat itu mengaku tidak takut harus berseberangan dengan pandangan fraksinya. Dia pun merasa tak ada beban apabila ada ancaman sanksi yang dijatuhkan partai.

"Hari gini masih takut? Kita ini kan hanya ngomongin suara rakyat," ujarnya.

Saat ditanya soal sikap resmi Demokrat yang mendukung Pilkada langsung, tetapi memakai 10 syarat, Pasek tak mau berkomentar. Dia pun menampik sikapnya melakukan interupsi lantaran ditekan oleh kubu pendukung Pilkada lewat DPRD.

"Jaman begini, mana ada yang berani nekan. Sampai sekarang saya nggak ketemu siapa-siapa. Jadi lihat saja nanti," kata Sekretaris Jenderal Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) itu.

Dengan jumlah anggota sebanyak 148 orang, Fraksi Partai Demokrat dianggap penting dalam pengambilan keputusan RUU Pilkada. Apabila seluruh anggota F-Demokrat mendukung Pilkada langsung, maka koalisi Indonesia Hebat yang terdiri dari PKB, PDI-P, dan Hanura bisa memenangi voting.

Sementara Pilkada lewat DPRD didukung koalisi Merah Putih yang terdiri dari Fraksi Partai Gerindra, Partai Golkar, PPP, PAN, dan PKS.