TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  -  Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem, Surya Paloh, mengaku sudah berbicara dengan Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau yang akrab dipanggil Cak Imin soal gagasan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) bahwa menteri harus melepas jabatan di partai politik.

Kepada wartawan di kantor DPP Partai NasDem, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (25/9/2014), Surya Paloh mengatakan ia sudah menasehati Imin yang selama ini menolak melepas jabatannya di PKB, bahwa sekarang adalah saatnya untuk memulai sesuatu yang baru.

"Kalau dia ingin memberikan sumbangsih yang terbaik, saya yakin dia tahu apa yang terbaik menurutnya," katanya.

Jokowi sebelumnya sempat menyebutkan bahwa menteri-menteri di kabinetnya harus melepas jabatan di partai politik.

Cak Imin yang kini menjabat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (menakertrans), merupakan ketua partai yang jumlah kursi nya di parlemen cukup signifikan. Cak Imin pun digadang-gadang menjadi menetri, namun menolak melepas jabatannya.

Menurut Surya gagasan yang dilontarkan Jokowi adalah sesuatu yang baru, dan merupakan penjabaran dari revolusi mental.

Hal itu menurutnya untuk mengantisipasi terulangnya Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) yang ditengah-tengah masa jabatannya menjabat Ketua Umum DPP Partai Demokrat.

"Kita tidak boleh lagi mengulang sudah jadi presiden, masih merangkap jadi ketua umum partai, saya pikir tidak etis," terangnya.

"Presiden itu presiden semua rakyat, presiden semua partai. Bayangkan kalau sudah jadi presiden, kepala negara, simbol negara, jadi Ketua Umum Partai," tandasnya.