TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rapat Paripurna pengesahan Rancangan Undang-Undang Pilkada kembali mengalami perdebatan. Pasalnya, Partai Demokrat tetap meminta pilkada langsung dengan 10 catatan.

"Kami meminta agar opsi kami tetap dipertimbangkan. Di mana lagi kami cari kebijakan selain dari para anggota dewan," kata juru bicara dari Fraksi Demokrat Benny K Harman dalam ruang rapat paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (25/9/2014).

Opsi tersebut membuat tiga fraksi mendukung usulan Demokrat yakni PKB, Hanura dan PDI Perjuangan. Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding mengaku pihaknya dengan senang hati mendukung sepenuhnya usulan Demokrat dengan 10 syarat sebagai salah satu opsi.

"PKB dengan sungguh dan penuh keiklasan usulan demokrat pilkada langsung dengan 10 syarat," ujar Karding.

Sementara juru bicara Hanura Erik Satya Wardhana mengingatkan forum lobi tidak memiliki kekuatan hukum. Hanura, kata Erik, menyadari pemilihan langsung merupakan sebuah keniscayaan demokrasi.

"Opsi Fraksi Demokrat kami lihat ideal dengan Pilkada langsung ditambah 10 catatan. Kami mengapresiasi positif," tuturnya.

Hal senada juga juga disampaikan Juru Bicara PDIP Yasona Laoli. "Kami tegaskan PDIP, PKB dan Hanura mendukung sepenuhnya usulan dari dari Benny K Harman," tutur Yasona.

Ia mengatakan opsi Demokrat sudah diakomodasi dengan Pilkada langsung. Usul Demokrat, kata Yasona, telah dibicarakan tingkat panja dan dipertimbangkan di tingkat paripurna.

"Kita pertimbangkan mengambil keputusan kami mohon karena masukka sangat baik dan propektif opsi ketiga Demokrat," ujar Yasona.