Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Demokrat Belum Pikirkan Sanksi 6 Kader Tak Ikut Walkout Paripurna Pilkada

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua mengaku belum memikirkan sanksi yang diberikan kepada enam kader itu.

Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Dewi Agustina
zoom-in Demokrat Belum Pikirkan Sanksi 6 Kader Tak Ikut Walkout Paripurna Pilkada
Tribunnews/Herudin
Sejumlah anggota DPR RI beradu mulut dengan Ketua Fraksi Partai Demokrat, Nurhayati Assegaf (tengah) saat sidang Paripurna DPR di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (25/9/2014). Fraksi di DPR harus melakukan lobi untuk menentukan voting pengesahan RUU Pilkada. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrat memutuskan walkout dalam rapat paripurna pengesahan RUU Pilkada. Tapi tak semua anggota Demokrat melakukan aksi walkout. Terdapat enam orang yang berbeda sikap dengan Fraksi Demokrat.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua yang dikonfirmasi mengenai hal itu mengaku belum memikirkan sanksi yang diberikan kepada enam kader itu.

"Siapa saja yang ada di dalam?" kata Max di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (26/9/2014).

Max mengaku menyerahkan keputusan sanksi kepada DPP Demokrat. Ia enggan berkomentar banyak mengenai mereka.

"Kami tidak ikut-ikut, kami sudah walk out. Mau apa, whatever lah. Saya sudah capek," tuturnya.

Max mengungkapkan pihaknya walkout disebabkan usul Demokrat tidak dipertimbangkan untuk masuk sebagai opsi.

Berita Rekomendasi

"Mau divoting juga tidak bisa divoting, hanya dua opsi saja, satu lagi mau masuk kemana. Kita melakukan walkout karena memang opsi kita tidak diakomodir," imbuhnya.

Diketahui terdapat enam anggota Demokrat yang tidak ikut walkout yaitu Harry Witjaksono, Ignatius Mulyono, Gede Pasek Suardika, Edy Sadeli, Liem Sui Khiang dan Hayono Isman.

Pasek mengatakan alasannya bertahan dalam ruang rapat paripurna karena RUU tersebut merupakan usulan pemerintah.

"Pemerintah saat ini dari Fraksi Demokrat jadi kewajiban moral kami," kata Pasek di ruang rapat paripurna Gedung DPR, Jakarta, Jumat (26/9/2014).

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas