TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pada rapat paripurna pengesahan RUU Pilkada, Kamis (25/9/2014) selain opsi pilkada langsung dan tidak langsung, terdapat juga Opsi ketiga yang ditawarkan oleh Partai Demokrat. Opsi tersebut adalah pilkada langsung dengan 10 persyaratan.

Namun opsi yang ditawarkan tersebut ditolak sehingga menyebabkan Partai Demokrat Walk out dalam sidang paripurna.

Pimpinan rapat yang berasal dari Partai Golkar, Priyo Budi Santoso mengatakan penolakan terhadap opsi Partai Demokrat tidak dilakukan seluruh fraksi. Priyo mengatakan di forum lobi sebagian fraksi ada yang mendukung opsi partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono tersebut.

"Pada saat Demokrat gunakan hak politiknya yang mengusulkan opsi Pilkada langsung dengan 10 persyaratan, itu artinya tak boleh diutak-atik 10 syarat itu. Sehingga persoalannya, opsi Demokrat itu tak bisa diterima sebagian fraksi, ada yang mengusulkan tetap 2 opsi dan ada yang mengusulkan ditambah opsi baru dari Demokrat," ujar Priyo dalam diskusi Drama Paripurna di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (27/9/2014).

Priyo mengatakan fraksi yang mendukung opsi Partai Demokrat adalah partai yang mendukung Pilkada langsung, yakni PDIP, Hanura dan PKB. Sementara yang menolak adalah fraksi yang tergabung dalam koalisi merah putih.

"Dari yang tampak dalam dinamika persidangan yang mendukung itu adalah PDIP, PKB, dan Hanura, yang menolak tentunya koalisi merah putih," ujar Priyo.

Priyo berpendapat tidak diloloskannya opsi ke tiga dari partai Demokrat, dalam forum lobi karena partai berlambang mercy tersebut menginginkan opsi disetujui secara mufakat. Hal tersebut menurut Priyo merupakan permintaan yang janggal.

"Partai Demokrat menginginkan opsi itu bisa lolos jika diambil secara mufakat. Oleh karenanya tidak ketemu kata mufakat, sehingga pimpinan sidang mengumumkan yang sudah disepakati sebelumnya yaitu dua opsi," ujar Priyo.

Sebelumnya Partai Demokrat mengaku tidak mendapat dukungan dari seluruh fraksi mengenai opsi ke tiga mekanisme pemilihan daerah yang mereka ajukan. Dukungan PDIP, Hanura, dan PKB dalam sidang dianggap Demokrat sebagai "Lip Sevice", karena sebelumnya ketiga partai tersebut menolak di forum lobi.