TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, kecewa dengan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) soal pemilihan melalui DPRD.

Deputi di Tim Transisi itu mengatakan rakyat sudah bereaksi atas RUU tersebut jauh sebelum disahkan. Hal itu menurutnya terlihat dari berbagai macam penolakan, mulai dari kelompok masyarakat hingga tokoh-tokoh penting.

Namun, imbuhnya, aspirasi masyarakat tersebut dikalahkan manuver politik untuk kepentingan kelompok tertentu. "Kami melihat ada upaya pembajakan atas hak politik rakyat itu oleh elite, hanya karena persoalan terkait pilpres kemarin," katanya di Rumah Transisi Joko Widodo dan Jusuf Kalla, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2014).

RUU Pilkada disahkan melalui sidang Paripurna di DPR dini hari tadi. RUU tersebut awalnya diusulkan Kementerian Dalam Negri (Kemendagri), dan didukung Koalisi Merah Putih (KMP) yang suaranya lebih banyak di parlemen ketimbang koalisi pendukung Jokowi - JK yang berharap RUU tersebut tidak disahkan.

Meski awalnya diusulkan Kemendagri, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjelang pengesahan memberikan pernyataan mendukung pilkada langsung. Belakangan, Demokrat pun mendukung pilkada langsung dengan sejumlah syarat. Tapi, menjelang voting, Demokrat walkout.

Hasto mengaku kecewa dengan sikap Demokrat serta SBY Ketua Umum partai tersebut. Menurutnya, SBY dan Demokrat yang selama ini selalu terlihat mengagung-agungkan kedaulatan rakyat, justru melakukan pembiaran saat terjadi usaha perampasan hak rakyat.

"Seharusnya memang tidak ada yang walk out ya terkait dengan pembahasan sesuatu yang berkaitan dengan kedaulatan rakyat. Mereka yang melakukan tindakan itu melupakan esensi asal usulnya berasal dari rakyat itu sendiri," ujarnya.

Namun, ia mengaku tidak kaget. Sebab, menurutnya, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri sempat mengingatkan akan ada pihak-pihak yang coba menggembosi demokrasi setelah Jokowi-JK dinyatakan menang.

Hasto juga yakin tanpa harus koalisi Jokowi-JK mengajukan uji materil atas RUU tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK), banyak pihak lain yang akan melakukannya lebih dahulu, termasuk berbagai elemen masyarakat.

"Ketika elemen masyarakat sudah bergerak ya kehadiran PDIP hanya memberikan support, kita tidak bertindak secara langsung ketika masyarkaat sudah bergerak. Saat ini kan rakyat yang dirugikan," tandasnya.