TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan partainya tengah dihadapkan pada sebuah pertaruhan citra politik yang sangat besar. Hal itu menyusul sikap Fraksi Demokrat saat pengambilan keputusan UU Pemilihan Kepala Daerah, Jumat (26/9/2014) dini hari.

“Ini menjadi sebuah upaya bagi Partai Demokrat untuk menggali kuburannya sendiri karena mereka tidak mampu merebut hati rakyat kembali untuk kemudian memperbaiki citra partainya,” kata Peneliti senior LIPI, Ikrar Nusa Bakti dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (27/9/2014).

Dalam pengambilan keputusan itu, Juru Bicara Fraksi Demokrat Benny K Harman menyatakan, Fraksi Demokrat bersikap netral setelah sepuluh syarat perbaikan pilkada langsung yang diajukan mereka tak diakomodir menjadi opsi tersendiri dalam pengambilan keputusan. Padahal, sebelumnya, Fraksi PKB, PDI Perjuangan dan Hanura telah menyatakan mendukung usulan Fraksi Demokrat sebagai opsi ketiga.

Sikap yang ditunjukkan Fraksi Demokrat tersebut rupanya menjadi buah bibir masyarakat terutama di media sosial. Bahkan, sejumlah media internasional juga tak luput menyoroti sikap tersebut dan menilai bahwa pengembalian sistem pemilihan langsung kepada sistem pemilihan tidak langsung sebagai kemunduran demokrasi.

“SBY yang kita tahu citra beliau sangat hancur dan itu bukan cuma melalui pemberitaan media social semata tapi juga media internasional membicarakan itu,” ujar Ikrar.

Untuk diketahui, di media social kecaman terhadap SBY mengalir melalui akun Twitternya, @SBYudhoyono. Kekecewaan itu digambarkan dengan hashtag #ShameOnYouSBY. Ikrar menambahkan, apa yang dilakukan Fraksi Demokrat tersebut tak sesuai dengan khitoh perjuangan partai itu ketika pertama kali terbentuk.

“(SBY) tidak mampu merebut hati rakyat dan mengembalikan khitoh Partai Demokrat sebagai partai pembaharu, partai pembela rakyat dan partai tidak korup,” katanya.