TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Fraksi Partai Demokrat Agus Hermanto mengaku ikut serta Dalam forum lobi pada saat rapat paripurna DPR RI untuk penetapan Rancangan Undang-undang Pilkada.

Dalam forum lobi yang menghabiskan waktu empat jam, kata Agus, Demokrat meminta agar dibuka opsi ketiga. Yakni opsi Pilkada langsung dengan prasyarat 10 poin perbaikan.

"Kita dari Partai Demokrat mengeluarkan opsi mendukung pilkada langsung. Tapi dengan 10 prasyarat. Kenapa dengan 10 prasyarat? Karena hasil komunikasi kami dengan masyarakat itu masyarakat sebagian besar menginginkan pemilihan langsung. Tapi ada juga sebagian kecil tidak langsung. Karena sesuatu alasan, misalnya, kalau sudah terpilih SKPD-nya diganti seluruh ya. Karena itu, ada 10 prasyarat," kata Ketua Komisi X DPR RI ini di kompleks Gedung DPR, jakarta, Jumat (26/9/2014).

Namun, tegas Agus, hingga saat terakhir forum lobi, opsi Fraksi Demokrat yang meminta pilkada langsung dengan 10 syarat tidak diterima partai anggota Koalisi Merah Putih.

"Pada prinsipnya dari Partai Golkar, ya Koalisi Merah Putih lah itu, tidak bisa menerima opsi Partai Demokrat. Aturannya opsi ini bisa diterima secara musyawarah dan mufakat, tapi kenyataannya tidak bisa diterima," ungkapnya.

Namun, jelas dia, perjuangan fraksi Demokrat masih berlanjut saat rapat paripurna dilanjutkan. Opsi ketiga kembali diperjuangkan untuk diterima. Tapi, lagi-lagi hasil yang didapat di dalam lobi, sama hingga paripurna diputuskan, yakni opsi ketiga itu tidak bisa di terima.

"Sehingga Kalau opsi ketiga tidak bisa di terima, Demokrat tidak bisa melaksanakan pelaksanaan voting. Karena opsi atau pilihan yang Ada hanya dua. Karena itu, Partai Demokrat tentunya WO, Karena tidak ada opsi bagi Partai Demokrat," tandasnya.

Apakah ada komunikasi dengan ketua umum Demokrat sebelum memutuskan WO? Agus mengaku tidak mengetahui apakah ada komunikasi antara fraksi dengan SBY yang kini tengah melaksanakan tugas negara keluar negeri.

Yang jelas, sebagai anggota fraksi, Agus hanya mengikuti keputusan ketua fraksi untuk WO dan keluar dari ruang rapat paripurna.

Lebih lanjut Agus pun mengaku tidak Ingin tahu apakah keputusan WO yang diambil Demokrat telah terlebih mendapat Izin atau belum dari SBY. Karena sebagai anggota, dirinya hanya mengikuti kebijakan yang diputuskan ketua fraksi Demokrat.

"Saya tidak Ingin tahu apakah Keputusan iya atau tidak dari SBY. Yang jelas Keputusan ini adalah kebijakan dari ketua fraksi yang melaksanakannya," jelasnya.

Tapi yang jelas, tegas Agus, Demokrat telah berjuang maksimal menjalankan perintah ketua umum yakni mendukung pilkada langsung dengan 10 poin perbaikannya. Tapi, situasi yang terjadi tidak memungkinkan opsi Partai Demokrat bisa diterima oleh parlemen.

"Yang jelas kita sudah berjuang. Tapi justru di dalam rapat tidak bisa diterima opsi tersebut. Maka, melihat situasi itu, Partai Demokrat mau melakukan apa, Karena opsi kita tidak ada, Demokrat WO," pungkasnya.