TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penetapan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) melalui mekanisme Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) semakin mendapat pertentangan dari berbagai pihak.

Sekretaris Dewan Nasional Setara Institute, Romo Benny Susetyo, menilai penetapan UU Pilkada tersebut tidak bisa dilepaskan dari peran Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Benny berpendapat SBY selaku Ketua Umum Partai Demokrat, telah memainkan drama atas walk out fraksi Demokrat dalam sidang paripurna.

"Rakyat ditipu oleh politik dramaturgi yang diperankan SBY. Seolah-olah dia (SBY) memihak rakyat tapi partai politiknya itu bersikap mendukung orde baru,"ujar Benny saat diskusi bertajuk "Menolak UU Pilkada Produk Penghianat Demokrasi" di Menteng Huis, Jakarta, Minggu (28/9/2014)

Drama yang diperankan SBY tersebut akan mengembalikan kekuasaan yang bersifat otoriter di parlemen. Adanya kepentingan partai di dalam parlemen akan lebih besar dibandingkan membela kepentingan rakyat.

"Pilkada tidak langsung akan terjadi pembagian kekuasaan yaitu dari tangan kelompok partai," jelas Benny.

Benny menambahkan, sikap SBY yang mengaku kecewa akan putusan DPR semakin memperjelas dramaturgi tersebut. Dampak dari politik demokrasi yang kembali melalui DPRD ini akan mengancam stabilitas negara karena hak rakyat dirampok dengan sistem tersebut.

"Demokasi kita sudah dikubur apa gunanya yang ia (SBY) katakan gugatan ke MK dan merasa kecewa. Padahal dia bersandiwara dan seolah-olah tidak mengetahui. Skenario ini tentu sudah dimainkan sesuai peranan dan fungsinya masing-masing," tutur Benny.