TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keinginan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menguggat UU Pilkada yang disahkan DPR dianggap lucu. Hal itu diutarakan Wakil Ketua Umum PPP Dimyati Natakusumah di Gedung DPR, Jakarta, Senin (29/9/2014).

"Lucu ya karena ini kan program pemerintah, kecuali Demokrat yang Walk Out karena merasa ada beberapa poin, kalau Pak SBY kan pemerintah," tutur Dimyati.

Dimyati mengatakan RUU Pilkada tetap bersifat demokratis karena opsinya bisa dipilih rakyat atau dewan perwakilan. Kedua opsi tersebut terdapat positif dan negatifnya.

"Bisa terhadap pemenangan dan kemampuan daya suka seseorang anti dipilih oleh DPRD, terus juga cetakan-cetakan kalau biasanya kan kotor dijalan, ini engak perlu lagi. Pengawasan lebih mudah kalau terjadi money politik kan cuma di DPRD," kata Dimyati.

Dimyati mengakui sulit bagi SBY untuk membedakan sebagai ketua umum Demokrat atau presiden sebagai kepala pemerintah.

"Tapi intinya kalau pemerintah melakukan judicial review. Itu lucu," ujarnya.