TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla (JK), memaklumi posisi Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) yang serba salah dalam polemik pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Kepada wartawan saat ditemui usai menghadiri acara "Satu Dasawarsa DPD RI," di Nusantara IV, komplek parlemen, Jakarta Pusat, Senin, (29/9/2014), JK menganggap posisi SBY yang juga merupakan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat memang cukup sulit pasca-walk out nya Partai Demokrat di sidang paripurna DPR.

"Kita lihat saja lah, beliau kan serba salah," katanya.

RUU Pilkada mengatur soal pemilihan kepala daerah melalui DPRD, atau dengan kata lain menghilangkan pemilihan secara langsung seperti yang sudah dilaksanakan sejak 2005 lalu.

RUU tersebut awalnya diusulkan oleh Kementerian Dalam Negri (Kemendagri), dan didukung Koalisi Merah Putih (KMP) yang suaranya di parlemen lebih banyak. Sedangkan koalisi pendukung Joko Widodo (Jokowi) - JK menolaknya.

SBY menjelang sidang pengesahan sempat memberikan pernyataan dukungannya terhadap pemilihan langsung. Partai Demokrat yang sempat bergabung di KMP pun menetapkan sikapnya untuk mendukung RUU Pilkada dengan sejumlah syarat. Namun Partai Demokrat memutuskan walk out pada sidang pengesahan.

SBY pascapengesahan kembali memberikan pernyataan dukungannya terhadap pemilihan langsung, bahkan ia juga mengaku sudah menghubungi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva untuk membicarakan hal tersebut.

JK saat ditanya soal perbedaan sikap SBY dan Partai Demokrat selama ini, ia hanya menjawab "ya sudah lah," dan hal itu memicu tawa dari orang-orang yang mendampingi JK wawancara, salah satu diantaranya adalah ketua DPD RI, Irman Gusman.