TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Usulan koalisi pendukung Jokowi-JK agar penetapan pemilihan pimpinan MPR melalui jalan musyawarah mufakat dinilai merupakan pilihan yang menyatu dengan tradisi demokrasi Indonesia.

"Dari namanya majelis, yang merupakan tempat dimana rakyat melakukan permusyawaratan melalui para wakilnya saja, menunjukkan kuatnya harapan para pendiri republik untuk menempatkan MPR sebagai representasi jati diri demokrasi Indonesia," kata Wasekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto, di Jakarta, Senin (6/10/2014).

Karena itulah dia mengimbau fraksi-fraksi di DPR juga melihat bahwa musyawarah merupakan jalan terbaik. Para anggota Dewan harusnya menunjukkan kepada rakyat, setelah berbagai ketegangan di DPR, bahwa elite politik bangsa ini bisa berdemokrasi dengan santun dan penuh keadaban politik.

"Pemilihan paket pimpinan dengan cara aklamasi yang meluruhkan unsur DPD, koalisi pendukung Prabowo, dan koalisi pendukung Jokowi-JK masih terbuka lebar. Disinilah rakyat akan menilai sikap kenegarawanan elit politiknya," tandas Hasto.

Dia juga menekankan bahwa usulan Ketua MPR yang berasal dari unsur DPD RI juga sejalan dengan sikap politik Jokowi-JK yang ingin mengedepankan konsepsi Trisakti, melalui pendekatan pembangunan dari daerah.

Karenanya, atas gagasan musyawarah mufakat dengan mengintegrasikan seluruh komponen bangsa dalam Pimpinan MPR tersebut, maka gagasan yang melekat dengan tradisi musyawarah itu sudah layaknya didukung.

"Mereka yang tidak setuju dengan tradisi musyawarah, berarti memang menyimpan agenda tersembunyi terkait dengan masa depan demokrasi Indonesia yang bisa kembali pada praktek Orde Baru," ungkap Hasto.