TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengajar ilmu politik & pemerintahan Unpad Bandung, Muradi, menegaskan  manuver politik Koalisi Merah Partai (KMP) untuk menyapu bersih kepemimpinan di parlemen baik DPR maupun MPR adalah bentuk politik balas dendam.

Bahkan, kata Muradi, upaya menggagalkan pelantikan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) sebagai presiden dan wakil presiden oleh MPR adalah bentuk ekspresi negatif yang tidak selaras dengan nilai-nilai budaya politik bangsa.

"Selama langkah politik negatif tersebut dipraktikkan maka selama itu pula bangsa ini berada di situasi yang sulit," ungkap Muradi kepada Tribunnews.com, Senin (6/10/2014).

Praktik menang dengan segala cara dan tak mau mengakui kekalahan, tandas Muradi, adalah bentuk politik purba yang meniadakan hakikat berbangsa dan bernegara serta konstitusi di NKRI.

Seharunya, kata dia, momentum pemilihan pimpinan DPR dan MPR serta pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, Jokowi-JK harus dimaknai sebagai kemenangan bangsa indonesia dan rakyatnya untuk maju terus mencapai tujuan berbangsa dan bernegara.

Karena itulah, menurutnya, mekanisme kontrol sebagaimana yang didengungkan oleh partai pendukung Prabowo-Hatta harus dilakukan dengan cara-cara yang semestinya dalam trias politika.

"Bukan melakukan penjegalan atas nama manuver politik purba, apalagi secara terbuka melawan kehendak rakyat yang memilih calon legislatif dan presidennya dengan kemenangan yang dilegitimasi oleh pilihan sadar rakyat," ujarnya.