TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dengan beralihnya pucuk pimpinan pemerintahan pada 20 Oktober 2014 mendatang, tentu akan diiringi pula dengan pergantian pucuk pimpinan di Kejaksaan Agung.

Namun hingga kini, Jaksa Agung Basrief Arief belum mengajukan siapa nama yang pantas untuk menjadi orang nomor satu di lingkungan kejaksaan. Basrief mengatakan bahwa siapa pun nama jaksa agung yang dipilih dalam kabinet Joko Widodo alias Jokowi menjadi hak prerogratif presiden.

"Tidak ada menyerahkan nama-nama tersebut. Saya belum menyerahkan nama calon Jaksa Agung," kata Basrief di Balai Diklat Kejaksaan Agung, Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (7/10/2014).

Dikatakan dia, Rapat Kerja Kejaksaan Agung yang dihadiri seluruh pimpinan kejaksaan se Indonesia tidak dalam rangka mencari calon Jaksa Agung. Pertemuan tersebut lebih kepada rapat rutin yang dilaksanakan kejaksaan agung setiap akhir tahun.

Namun, dikarenakan jaksa agung baru akan mulai bertugas pada akhir oktober 2014, berdasarkan hasil rapat pimpinan rapat kerja tersebut dilaksanakan pada saat dirinya masih menjabat sebagai Jaksa Agung.

"Tidak ada sema sekali menghimpun dalam rangka mendorong siapapun," ucapnya.

Mengenai keinginan Basrief penggantinya berasal dari internal kejaksaan, ia memiliki alasan tersendiri. "Sudah pernah mengalami (dipimpin dari eksternal). Kita punya pengalaman. Dari eksternal bagimana pelaksannanya itu media juga tahu," ungkapnya.

Hingga saat ini, Basrief mengaku belum ada permintaan dari pihak Jokowi kepada Jaksa Agung untuk pengajuan nama orang nomor satu di lembaga Adhiyaksa tersebut. Meskipun Basrief sudah bertemu tim transisi bentukan Jokowi, tetapi tidak pernah mengerucut pembahasannya pada nama Jaksa Agung ke depan.

"Saya tidak pernah berbicara sendiri terkait masalah calon Jaksa Agung. Tim transisi pun tidak pernah menyampaikan permasalahan khusus. Saya bertemu dengan tim transisi bersama Menkopolhukam, tapi tidak pernah menyinggung siapa calon Jaksa Agung," ungkapnya.