TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Sekjen DPP PPP Syaifullah Tamliha mengatakan pihaknya tidak haus kekuasaan karena menghendaki posisi pimpinan MPR. Menurutnya, KMP telah mengingkari perjanjian tertulis yang menyebutkan PPP dapat jatah pimpinan DPR.

"Kita tidak haus kekuasaan, tapi yang (PPP) tuntut keadilan. Sebelum Demokrat bergabung ke KMP, kita dapatkan jatah pimpinan DPR dan itu ditandatangani Setya Novanto," kata Tamliha di gedung DPR, Jakarta, Selasa (7/10/2014).

Tamliha menuturkan, pihaknya rela memberikan kursi pimpinan DPR yang sedianya milik PPP kepada Demokrat yang tiba-tiba masuk dalam paket. Dan PPP pun rela diganti dengan mendapatkan kursi pimpinan MPR.

"Namun, hak kami sebagai pimpinan MPR pun tidak dipenuhi KMP. Sampai jam 3 dini hari tadi KMP belum mengembalikan hak PPP," tuturnya.

Atas sikap KMP itu, pihaknya pun membuka diri jika ditawarkan kursi oleh Koalisi Indonesia Hebat (KIH) untuk kursi pimpinan MPR. Pihaknya pun akan melapor ke KMP jika memang pasti mendapatkan tempat sebagai pimpinan MPR dari KIH.

"Siapa yang mau terima, silakan. Kami siap bergabung. Kami pun punya etika politik, dan akan lapor KMP," katanya.