TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Majelis Pakar Partai Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Yani mengatakan merapatnya partai berlambang ka'bah ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dalam paket pimpinan MPR bukan dalam konteks untuk mendukung Jokowi-JK, tetapi untuk mengisi jabatan-jabatan saja.

"Kemarin itu bukan dalam konteks pendukungan Jokowi. Kami minta izinkan, kami untuk berbeda pandangan, berbeda langkah hanya mengisi jabatan-jabatan di MPR saja," kata Yani di DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (8/10/2014).

Dia menuturkan bahwa internal PPP tetap solid. Ia menegaskan bahwa hingga terhitung hingga saat ini sikap PPP masih tetap bergabung dengan Koalisi Merah Putih (KMP).

"(Sebanyak) 39 orang kami (anggota PPP) solid. Sampai saat ini (PPP) masih bergabung di koalisi merah putih," ujarnya.

Saat ditanyakan apabila PPP ditawarkan masuk dalam kabinet pemerintahan Jokowi-JK, Ia menjawab "Ya kami lihat saja nanti," kata Yani.

Terkait dengan pelantikan Presiden terpilih Joko Widodo pada 20 Oktober mendatang, Ia mengatakan tidak ada yang boleh menghalangi kalender konstitusional semacam itu. Dikatakan, PPP tetap siap mensukseskan pelantikan orang nomor satu di Indonesia itu. Karena hal tersebut merupakan kalender konstitusional yang harus dilalui.

"Ya karena dia (Jokowi) sudah terpilih (sebagai Presiden RI), ya kita sukseskan," pungkasnya. (Rahmat Patutie)