TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA --  Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) yang dilantik menjadi Ketua MPR, Zulkifli Hasan, memastikan tidak ada niatan Ketua MPR mau pun Wakil-wakilnya yang baru dilantik, untuk melakukan pemakzulan terhadap Presiden.

Kepada wartawan seusai pelantikannya di gedung MPR, Komplek Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (8/10/2014), Zulkifli mengatakan pemikiran pihak-pihak tertentu yang khawatir MPR melakukan pemakzulan, adalah pemikiran yang aneh.

"Itu pemikiran-pemikiran aneh saja saya kira, kita harus mengutamakan persatuan dan kesatuan," katanya.

Gagasan pemakzulan itu muncul karena dominasi Koalisi Merah Putih (KMP) di DPR dan di MPR. KMP sendiri sudah sudah menyatakan diri sebagai penyeimbang pemerintah. Sementara PAN yang menaungi Zulkifli selama ini, merupakan salah satu partai pendukung KMP.

Dikhawatirkan karena dominasi tersebut dan kekalahan Prabowo Subianto - Hatta Rajasa yang diusung KMP pada pemilihan presiden 2014, KMP melalui dominasinya di DPR dan di MPR akan mengusulkan perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) untuk memperkuat MPR, agar lembaga tersebut kembali punya kewenangan untuk pemakzulan.

Zulkifli mengingatkan MPR adalah lembaga yang salah satu tugasnya adalah merekatkan perbedaan-perbedaan yang ada. Hal itu bertujuan untuk membantu suksesnya pembangunan.

"Yang paling penting kita mensukseskan pembangunan, pemerintahan sukses tentu pada akhirnya rakyat kita akan menjadi sejahtera. Itulah tujuan kita berbangsa dan bernegara. Jadi tidak ada niatan (pemakzulan) itu," terangnya.

Ia mengingatkan MPR kedepannya punya banyak tugas yang terbilang tidak ringan, salah satu nya adalah mempersiapkan pelantikan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden terpilih, Jusuf Kalla (JK). (NURMULIA REKSO PURNOMO).