TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berharap Koalisi Merah Putih (KMP)j di DPR jangan terus memperbincangkan dan menghembuskan upaya-upaya penjegalan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla (JK).

Apalagi sampai muncul wacana  pemakzulan presiden usai dilantik.

"Hal seperti ini akan  membangun keresahan politik di tingkat grass root dan akan merusak citra parlemen," kata Sekretaris Kelompok DPD di MPR, Asri Anas, dalam keterangannya kepada pers di Jakarta, Kamis (9/10/2014).

Menurut Asri, situasi politik seperti ini akan mempengaruhi segala aspek kehidupan berbangsa termasuk bisa mengganggu kondisi makro ekonomi sebab disharmonisasi politik yang cenderung dimainkan parlemen.

"Ujung-ujungnya ekonomi rakyat dan tingkat kesejahteraan rakyat ikut terganggu," kata Asri.

Senator asal Sulawesi Barat ini menegaskan parlemen harus tumbuh menjadi penyeimbang yang sehat terhadap kekuasaan presidensil.

"Apalagi ada upaya-upaya pemakzulan presiden tidaklah semudah yang dibayangkan walaupun sudah menguasai 2/3 anggota parlemen
Sesuai Pasal 7B UUD tentang pemberhentian presiden," kata Asri.

Asri melanjutkan bahwa DPD RI ingin berada menjadi penyeimbang yang sehat di parlemen dengan tentu memberikan otokritik ke pemerintahan tetapi juga siap pasang badan untuk membela pemerintahan yang konstitusional.