TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Duet Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) tak lama lagi akan segera dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI.

Nama-nama yang akan membantu Jokowi-JK di kabinet mendatang pun sudah mulai beredar.

Namun, Politikus PDI Perjuangan, Dolfie OFP mengingatkan agar Jokowi-JK benar-benar menjaga asa publik yang menghendaki  kabinet profesional.

Menurut Dolfie,  sebaiknya Jokowi-JK tidak memilih figur yang dapat menjadi beban politik sehingga kabinet tidak bisa bekerja optimal.

Harapan itu disampaikan Dolfie terkait isu tentang beberapa nama seperti Sri Muyani Indrawati (SMI), Darmin Nasution dan Dahlan Iskan yang disebut-sebut bakal masuk kabinet Jokowi-JK.  

Dolfie menyebut figur-figur itu sering dipersoalkan kinerjanya.

"Rasanya pada periode 2009-2014, figur tersebut sering dipermasalahkan kinerjanya oleh DPR. Sehingga terhadap berbagai isu terkait kinerja dan keterlibatan kasus figur tersebut, perlu juga dipertimbangkan oleh Jokowi-JK agar tidak menjadi beban politik," ujar Dolfie di Jakarta, Kamis (15/10/2014).

Hal senada diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), Gunawan.

Menurutnya, untuk memupuk kepercayaan publik dan meningkatkan kepercayaan atas jaminan berusaha, maka sosok menteri haruslah bersih.

"Apalagi sosok menteri perekonomian harus mendapat kepercayaan dari pelaku usaha," kata Gunawan.

Selain itu, lanjut Gunawan, di tengah koalisi oposisi yang mayoritas di DPR, maka diperlukan sosok menteri yang bersih, sehingga tidak dijadikan "sandera" dalam rangka meningkatkan serangan oposisi terhadap presiden.

Lebih khusus dia mengkritisi Darmin Nasution yang pernah dikait-kaitkan dengan masalah perpajakan.

Menurutnya, Jokowi setelah menjadi presiden nanti jelas membutuhkan postur APBN yang kuat untuk menjalankankan progam pemerintahan. Karenanya, Jokowi perlu memacu optimalisasi penerimaan negara melalui pajak.

"Ini menjadi signifikan. Maka menteri bidang perekonomian harusnya tidak tersangkut permasalah pajak perusahan nasional dan perusahaan transnasional," tandasnya.

Nama Sri Mulyani mengundang penolakan karena disebut-sebut terkait kasus Century. Sedangkan nama Darmin pernah terseret kasus keringanan pajak.

Dalam kasus Gayus Tambunan, nama Darmin juga pernah disebut menandatangani keringanan pajak untuk PT Surya Alam Tunggal.

Dalam persidangan atas atasan Gayus Tambunan yang bernama Maruli Pandapotan Manurung, Darmin diduga ikut menandatangani keputusan bahwa PT SAT  yang beralamat di Sidoarjo, Jawa Timur, tak dikenai pajak pascakeputusan tim penelaah keberatan pajak yang beranggotakan Gayus, Maruli dan Humala Napitupulu. Keberatan pajak yang diajukan PT Surya sebesar Rp 290 juta.