TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik dari populi center, Nico Harjanto mengatakan meski diprediksi masih akan adanya perlawanan dari pihak yang kontra terhadap pemerintah, namun konstelasi politik di parlemen akan lebih cair.

Pasalnya dengan situasi politik parlemen yang dapat langsung diketahui publik, parai politik tidak mau mengambil resiko rusaknya penilaian dari masyarakat.

"Saya kira tidak akan, nanti akan lebih cair untuk berkompromi, karena akan ada hukuman dari rakyat pada pemilu 2019, apabila panasnya politik di parlemen mengakibatkan terhambatnya program pemerintah, " ujar Nico dalam diskusi "Menjaga Jokowi-JK" di Kebayoran Baru, Jakarta, Sabtu (18/10/2014).

Nico mencontohkan mengenaikan rencana kenaikan harga BBM. Menurutnya dalam poses mengeluarkan kebijakan tersebut, komunikasi politik akan lebih cair. Waktu yang panjang menyebabkan banyak waktu untuk melakukan lobi dan mempertimbangkan kompromi.

"Kalau ada kebijakan kebijakan strategis seperti subsidi, akan lebih cair dan akan ada kompromi. serangan-serangan itu nantinya hanya dari pihak-pihak yang berpikir pragmatis, yang mengklaim membela rakyat padahal hanya untuk kepentingan pribadi semata," ujar Nico.

Nico sendiri mengaku setuju apabila harga BBM dinaikkan. Menurut Nico, selain untuk penghematan, subsidi BBM sekarang ini tidak tepat. Subsidi hanya dirasakan oleh golongan menengah ke atas.

"Kalau kia lihat masalah subsidi ini yang membebani negara kita untuk maju. Kalau kita mau maju kita harus lebih membelanjakan lagi untuk pengembangan infrastruktur publik, untuk meningkatkan kecerdasan bangsa, bukan nya untuk subsidi bahan bakar yang dipakai sebagian besar oleh golongan mampu," ujar Nico.