TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPR RI, Puan Maharani, dinilai punya modal kuat dan signifikan untuk masuk dalam kabinet di pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) ke depan.

Menurut Direktur Ekskutif Indo Barometer M Qodari, modal besar Puan sehingga layak menjadi menteri, bahkan sekelas menko adalah karena merepresentasikan partai dan pengalaman serta prestasinya di politik.

"Representasi partai, karena Puan adalah Ketua DPP Bidang Politik, di DPR juga menjabat sebagai ketua fraksi. Prestasi dan pengalamannya adalah terlibat langsung dalam dinamika politik partainya yang kemudian menempatkan PDIP sebagai partai penguasa," kata Qodari di Jakarta, Minggu (19/10/2014).

Qodari membeberkan, dari segi pengalaman politik Puan juga punya jaringan kuat karena sudah menjabat ketua fraksi sejak periode lalu.

Kemudian, di jajaran pengurus partai dia juga memegang jabatan sentral di bidang politik.

"Menurut saya, Puan adalah politisi yang networknya cukup luas, baik latar belakang keluarga maupun pengalaman politiknya di DPR dan DPP. Saya kira untuk kategori politisi sudah cukup layak. Tak jauh beda ketika berbicara soal Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar," ungkapnya.

Seperti diketahui, ‎pengalaman Puan dalam politik antara lain dua kali pemilu selalu meraih BPP dan suara terbesar nasional. Puan juga menjadi ketua tim pemenangan Pilkada Gubernur Jawa Tengah‎. Untuk tingkat nasional, Puan memimpin PDIP memenangkan Pileg sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu Legislatif, serta ‎berperan sebagai Ketua BP Pilpres PDIP.

Untuk acara partai, Puan juga teruji karena beberapa kali menjadi ketua panitia dalam pelaksanaan perhelatan besar PDIP.Terkait dengan peluangnya di kabinet, nama Puan juga masuk dalam nama-nama yang dirilis oleh Indo Barometer.

Dalam daftar nama calon menteri dari Indo Barometer, Puan masuk sebagai calon Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, bersama nama calon lain yakni Muhaimin Iskandar dan Pramono Anung.

"Nama-nama ini hasil telusuran media massa, info dari kelompok masyarakat, dan narasumber yang dianggap kredibel dan relevan. Namun perubahan dan pergeseran nama-nama calon menteri dan nomenklatur kementerian masih bisa terjadi karena dinamika politik seperti yang sudah dinyatakan oleh Jokowi sendiri," kata Qodari.