Laporan Wartawan Tribunnews.com, Edwin Firdaus

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Bonyamin Saiman menilai Presiden Joko Widodo tak konsisten menyeleksi calon menteri meski sudah meminta masukan KPK dan PPATK.

Bonyamin pun mempertanyakan sikap KPK yang seolah membiarkan nama-nama yang diberi tanda merah seperti Rini Soemarno masuk kabinet Trisakti. "KPK ini seperti masuk angin," kata Boyamin di Jakarta, Minggu (26/10/2014).

Menurutnya, jika Ketua KPK Abraham Samad menyebut menteri yang diberi tanda merah maupun kuning tak layak masuk kabinet, harus juga dibarengi dengan proses hukum. Sayangnya, KPK membiarkan mereka begitu saja.

"Dia ini diduga ikut terlibat dalam skandal BLBI. Kasus itu kini tengah diselidiki KPK. Menjadi pertanyaan kenapa Abraham Samad begitu menggebu di awal, namun saat ini justru diam? Kalau memang yakin, segera tersangkakan," imbuh Boyamin.

Kordinator Indonesia Coruption Watch (ICW), Ade Irawan meminta Jokowi tidak mengabaikan rekomendasi KPK dan PPATK. Sejak awal maksud niat Jokowi meminta pendapat kedua lembaga ini bagus tapi harus diikuti, tapi sayangnya tidak.

Memang selaku presiden, Jokowi memiliki hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan menterinya. Namun menurut Ade, dengan mengedepankan hasil penelusuran KPK dan PPATK, Jokowi tidak eksplisit menggugurkan hak prerogatifnya.