TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik Boni Hargens mempertanyakan pernyataan Sekjen DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas yang meminta Presiden Jokowi menjelaskan tujuh poin tuntutannya menyoal kabinet. Ia mengaku bingung dengan kritik Ibas tersebut.

"Dasar dan materi yang dikritik memperlihatkan ketidakpahaman Ibas tentang fakta poltik yang terjadi dalam pembentukan kabinet. Ada nuansa tuduhan yang berlebihan yang merendahkan Bu Mega dan Jokowi seolah-olah kabinet ini bentukan Bu Mega," ujar Boni di Jakarta, Senin (27/10/2014).

Menurutnya, lepas dari benar dan salah, Ibas tidak berhak mencampuri urusan internal Jokowi. Presiden Jokowi jauh lebih baik dalam menyusun kabinet ketimbang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ayah Ibas yang membentuk kabinet transaksional.

"Saya menyarankan, untuk berpolitik dengan cerdas, dan Ibas perlu belajar berpikir dulu. Tentang bagaimana logika berpikir yang benar sebagai seorang politikus. Termasuk belajar mengartikulasikan gagasan politik dengan baik," sambung Boni.

Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) itu menganjurkan Ibas bisa belajar politik dari SBY. Tetapi bagaimanapun, kritik Ibas bukan hal yang penting bagi Jokowi untuk meresponnya. Demikian usul Boni.

Sebelumnya, Ibas mengomentari proses pembentukan Kabinet Kerja Jokowi-JK dan nomenklatur kementerian yang disusunnya. Salah satu dari tujuh poin yang dipertanyakan Ibas adalah siapa yang mengambil keputusan penetapan menteri Jokowi-JK.

"Mengapa hari-hari sekarang ini kegiatan terpusat di rumah pribadi Megawati? Kalau yang menentukan anggota kabinet adalah Megawati, ini nyata-nyata bertentangan dengan konstitusi kita UUD 1945," begitu keraguan Ibas.