TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo langsung meninggalkan Istana Merdeka, Jakarta, begitu rapat Kabinet Kerja pertama usai, Senin (27/10).

Lima jam sebelumnya, bersama 33 koleganya, Indro baru saja mengucapkan sumpah dan janji jabatan sebagai pembantu Presiden Joko Widodo.

Mobil yang ditumpangi Indro melesat menuju Gedung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) di kawasan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Sebuah ruangan telah disiapkan sebagai ruang kerja sementara Indro.

Seorang staf BBPT, Wiwi mengatakan, Minggu (26/10) lalu, kantornya diminta menyediakan ruangan bagi Menteri Koordinator Kemaritiman. Mereka lantas memilih sebuah ruangan di lantai tiga Gedung BPPT II. Wiwi menuturkan, sebelumnya ruangan tersebut diperuntukan bagi mantan kepala BPPT.

Kantor sementara Indro itu terdiri atas tiga ruang. Ruang utama diperuntukan sebagai ruang kerja. Lantai ruangan seluas 25 meter persegi ini beralaskan parket kayu.

Di ruang kerja Indro ini terdapat sofa hitam berkapasitas empat orang. Meja kerja Indro berbahan kayu dan dilengkapi satu bangku kerja berukuran sedang. Di dua sisi tembok ruangan, berdiri satu rak buku dan dua lemari kayu yang masih kosong.

Fasilitas kantor sementara Indro ini pun lengkap. Ada satu kamar mandi, ruang rapat, ruang istirahat dan kantor sekretariat. Di seberang ruangan Indro, tersedia ruang kerja bagi dua staf ahli.

Jika kita berjalan dari lift menuju ruang Indro, kita akan melewati satu pintu kayu berukiran dua manusia berpakaian khas Jawa. Sekilas mirip relief di beberapa candi Budha. "Ini asli semua. Tidak ada pengadaan barang baru. Sejak zaman Habibie sudah seperti ini," ujar Wiwi.

Bacharuddin Jusuf Habibie memang berandil besar dalam pendirian BPPT. Ia tercatat sebagai kepala BPPT pertama. Karier Habibie di lembaga ini terukir selama 24 tahun dan berhenti di tahun 1998.

Indro mengaku bangga dan merasa terhormat menempati bekas ruang kerja Habibie. Seolah ingin melaksanakan tagline Jokowi 'Kerja, Kerja, Kerja', saudara ipar mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani ini menggelar rapat dengan para ahli di ruangannya, pukul 17.30 WIB.

"Kantor tidak harus gedung. Sebuah tempat dengan jaringan internet dan video conference pun sudah bisa disebut kantor. Cara menggerakan organisasi zaman sekarang beda dengan 20 tahun lalu," ucap Indro.

Ia berujar, sebagai seorang menko, ia tak harus memiliki kantor dalam pengertian gedung. Indro mengaku bisa saja menjabarkan pemikiran dan gagasannya melalui komputer jinjing laptop. Hasilnya ia serahkan ke staf dan dirangkum menjadi bahan kajian strategis.

"Yang seperti itu sudah biasa di dunia internasional. (Masyarakat) Kita saja yang masih bingung,"  katanya.

Dalam rapat kabinet pertama, Jokowi melarang Indro membangun gedung dan mengangkat pegawai baru. Kantor bagi kementeriannya akan disediakan Sekretariat Negara.

Dari sumber yang diperoleh Tribun, kantor Kemenko Kemaritiman kemungkinan besar akan berada di sekitar Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, di kawasan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Walaupun serba-baru, Indro merasa mendapatkan dukungan dari berbagai pemegang kewenangan.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, misalnya, menyatakan akan segera mempersiapkan dana operasional Kemenko Kemaritiman, masa akhir Oktober hingga Desember nanti.

Sebagai kementerian koordinator baru, lembaga yang dipimpin Indro memang belum mendapatkan anggaran khusus dari APBN 2014.

Untuk sumber daya manusianya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Yuddy Chrisnandi juga telah menyatakan kesiapannya mengorganisasi pegawai negeri sipil (PNS) reguler ke kementerian yang dikendalikan Indro.