TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Direktur Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Wahyu Wagiman mengatakan bahwa konflik di sektor agraria ini harus menjadi catatan khusus bagi menteri pertanian kabinet Jokowi-JK.

Terlebih, konflik-konflik agraria yang terjadi itu hampir terjadi di seluruh Indonesia. Seperti halnya yang terjadi pada tahun 2012. Pihaknya mencatat hampir 180 kasus yang terjadi di tahun itu belum juga terselesaikan. Begitu juga di tahun 2013 sampai medio 2014.

"Dan itu banyak melibatkan perusahaan besar, seperti halnya kasus Mesuji, Ogan Hilir. Nah, kalau menteri yang baru ini tak memperhatikan, maka akan menjadi konflik sendiri bagi (presiden) Jokowi," kata Wahyu di sela-sela acara diskusi "Pekerjaan Rumah Menteri Pertanian Era Jokowi-JK" di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (2/11/2014).

Menurut Wahyu, ada banyak masalah di sektor pertanian Indonesia. Sehingga Kementerian Pertanian yang dipimpin Amran Sulaiman, kata dia, harus bisa memperhatikan program pertanian yang diprioritaskan Presiden Jokowi.

"Karena sebagian besar konflik agraria itu merupakan regulasi tanggung jawab Mentan," tegas Wahyu.